Ingat..!! Mutasi Guru Dimulai Tahun 2018, Karena Akan.........

Apalagi belum lama ini sudah dilakukan pengukuhan kepala sekolah dan pengawas yang diangkat jadi PNS pemprov. ”Pemerataan ini tujuannya mulia. Jangan sampai pendidikan anak-anak terbengkalai karena tidak ada guru yang mengajar,” tegasnya. Ditanya lebih lanjut tentang insentif dan program pemerataan guru yang bakal dijalankan, Bere Ali belum bisa berkomentar banyak. Karena masih dalam tahap kajian. ”Belum ada pembahasan terkait insentif,” pungkasnya. 

Terpisah, Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMA Disdikbud Kaltim, Armin, menuturkan jika dalam pekan ini akan digelar pertemuan kepala MKKS se-Kaltim untuk dimintai pendapat. ”Program pemerataan guru PNS masih digodok. Dalam waktu dekat bakal diselesaikan. Targetnya Oktober,” tuturnya. 

Diketahui, permasalahan sebaran guru di Kaltim masih menjadi pekerjaan rumah. Guru banyak menumpuk di perkotaan. Sedianya, setelah kewenangan resmi beralih dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi sejak 2017, dinilai jauh lebih mudah untuk mengelola. Dari yang dulunya diatur tiap pemerintah kabupaten/kota, kini terpusat seluruhnya di provinsi. 

Apalagi, akar masalah kekurangan guru sudah diketahui, yakni distribusi belum merata. Tiga kabupaten di Kaltim, yakni Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, jumlah guru non-PNS atau honorer lebih banyak daripada berstatus PNS. Di Kutim, guru SMA/SMK berstatus PNS sebanyak 273 orang. Dengan asumsi jumlah tersebut dibagi ke SMA/SMK di sana yang berjumlah 33. Artinya, rata-rata setiap sekolah hanya memiliki guru PNS delapan orang. 

Bila pun ada yang kebagian sembilan guru, hanya berada di sembilan sekolah. Jauh berbeda kondisinya dengan jumlah guru PNS di Samarinda. Di ibu kota Kaltim, jumlahnya 1.093 orang. Sementara itu, jumlah SMA/SMK hanya 40. Dengan demikian, bila didistribusikan sama rata, tiap sekolah memiliki guru PNS sebanyak 27. Kelebihan 13 guru bisa dibagikan ke 13 sekolah yang artinya ada yang mempunyai 29 guru. 

Program pemerataan guru bukan wacana baru. Sudah bergulir sejak 2011. Saat itu pemerintah pusat mengeluarkan SKB Lima Menteri (Mendikbud, Menag, Mendagri, Menpan RB, dan Menkeu) tentang Program Penataan dan Pemerataan Guru (PPG). SKB itu mengatur kewenangan serta tugas, fungsi dan peran masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya itu, SKB ini juga mengatur bagaimana mekanisme kerja masing-masing instansi dan sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak menjalankannya. Namun, program itu tidak berjalan efektif karena berbagai faktor. Di antaranya desain kebijakan masih lemah, serta implementasi yang amburadul. 

(Sumber : prokal.co)

Demikian berita dan informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di www.asahberita.com. Kami senantiasa memberikan berita dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Untuk info terbaru lainya silakan kunjungi laman DISINI..!!!
loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ingat..!! Mutasi Guru Dimulai Tahun 2018, Karena Akan........."

Posting Komentar